Penyerahan pemberangkatan atau pengerahan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri membutuhkan pengawasan secara luas oleh publik. Penyerahan wewenang tersebut, idealnya turut dikontrol oleh publik secara terbuka. Keterlibatan publik dalam pengawasan pengerahan akan memperkuat posisi tawar buruh migran di hadapan Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Menurut Yossy Suparyo (34), pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran, pengawasan tersebut harus dilakukan sejak dari lingkup yang terkecil, seperti desa. Adanya kontrol masyarakat terhadap tata laksana pengerahan TKI oleh PPTKIS memaksa PPTKIS agar memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada TKI selaku penerima layanan.

"Apalagi PPTKIS mendapat keuntungan dari pengerahan ini, jadi mereka harus mau melayani TKI dengan baik," tegas Yossy.

Media Survei Buruh Migran yang dikelola oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), menurut Yossy, adalah salah satu media kontrol sosial atas pelaksanaan penempatan buruh migran. Ketersediaan layanan ini akan memudahkan buruh migran untuk menemukan layanan terbaik. Di lain sisi, ketersediaan sistem ini akan mendorong PPTKIS atau lembaga-lembaga yang diulas untuk memperbaiki pelayanan mengacu pada ulasan yang disampaikan oleh masyarakat.