Aspek yang sering diabaikan dalam persoalan karut marut masalah BMI adalah asuransi. Selama ini, masih sangat sedikit media yang memberitakan macetnya pengurusan klaim asuransi BMI. Padahal bila mau ditelusuri, ada ratusan ribu lebih klaim asuransi BMI yang belum dibayar. Lalu, ke mana larinya dana asuransi BMI yang jumlahnya milyaran rupiah itu?

Pertanyaan di atas, cukup sulit untuk dijawab saat ini. Seperti yang pernah dicoba Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM) Yogyakarta, saat mengirim permintaan informasi perihal laporan keuangan perusahaan asuransi proteksi TKI pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alih-alih dijawab, pihak OJK justru menyuruh PSDBM untuk langsung bertanya pada perusahaan asuransi terkait. Permintaan informasi kepada pihak swasta (dalam hal ini perusahaan asuransi) jelas sulit didapat.

Seperti yang dinukil dari artikel www.gresnews.com (12/2/14), data soal asuransi proteksi TKI baru berupa jumlah klaim yang sudah dan belum tertangani. Artikel tersebut menyatakan bahwa ada 268.293 pengajuan klaim dari 11 perusahaan asuransi yang tergabung dalam Konsorsium Proteksi. Dari jumlah yang besar itu, hanya 3.776 klaim yang dibayarkan. Sisanya, 264.517 klaim baik yang lama maupun yang baru belum dibayarkan dan dilaporkan ke BNP2TKI. Data yang diperoleh oleh reporter Karim Siregar itu, berdasarkan pada data yang dimiliki oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI tahun 2013 periode Januari hingga Desember.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh mengungkapkan bahwa April 2013 lalu ada 15.874 klaim yang diajukan, namun 7.391 klaim asuransi ditolak pembayarannya. “Kenyataan ini tentu menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana mekanisme atau proses alur uang yang dijalankan oleh pihak asuransi mulai dari proses pemungutan premi peserta hingga proses dalam pembayaran klaim pada TKI,” ujar Poempida pada Gresnews.com.

Banyaknya klaim yang belum terbayarkan, jelas merugikan pihak BMI. Apalagi jumlah uang BMI yang ada pada perusahaan asuransi memiliki nilai hingga puluhan milyar. OJK sendiri mengakui bila jumlah premi yang dibayar oleh BMI terlalu besar namun pengelolaannya tidak lazim.