Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Keja Indonesia Swasta (PPTKIS/ PJTKI) belum melakukan fungsi sosialisasi kepada masayarakat. Selama ini, pemerintah hanya menerbitkan nama-nama PPTKIS yang dicabut izin pengerahan atau operasinya, tanpa penjelasan yang lebih lanjut. Padahal, masyarakat perlu tahu alasan mengapa suatu PPTKIS bisa dicabut izinnya.

Pemerintah memang tak pernah memaparkan hasil penilaian terhadap PPTKIS. Hal ini menjadi suatu keprihatinan, karena masyarakat tak bisa membandingkan mana pelayanan PPTKIS yang baik dan buruk. Maka dari itu, melalui Portal Pantau PJTKI inilah Buruh Migran Indonesia (BMI) maupun mantan BMI, bisa mengulas dan menilai pelayanan PPTKIS yang pernah dipakai.

Berdasarkan hasil ulasan dan penilaian para BMI, telah didapatkan dua nama PPTKIS yang memiliki pelayanan buruk. Kedua nama PPTKIS tersebut adalah:

1. PT. Arni Family yang berkantor pusat di Jalan Kertanegara No.20A Langensari Barat- Ungaran- Semarang.
2. PT. Mahkota Ulfah Sejahtera yang berkantor di Jalan Cipinang Pulau No.18 Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta Timur.

Kedua PPTKIS tersebut telah dinilai memiliki pelayanan paling buruk baik dalam hal layanan dokumen, kondisi penampungan, maupun mengenai kejelasan informasi penting bagi BMI seperti kontrak kerja, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan penandatanganan perjanjian kerja.

Beberapa pengulas juga mengungkapkan buruknya kondisi penampungan dari kedua PPTKIS tersebut. Salah satu pengulas yang bernama Siti, sempat mengungkapkan bahwa PT. Arni Family memiliki tempat penampungan yang kebersihannya sangat kurang, serta makanan yang diberikan juga tidak pantas dan tidak diperhatikan.

Seorang BMI yang mengulas PT. Mahkota Ulfah Sejahtera juga menyampaikan kekecawaannya. Hendrikus, salah seorang pengulas menyatakan, perjanjian kontrak kerja yang ditandatanganinya tidak sesuai. Dirinya juga mengaku mendapat majikan yang tidak baik.