Sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah, Oman rupanya menjadi negara tujuan penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI). Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 10 Juli 2014, diketahui bahwa ada 25 ribu BMI sektor informal dan 2 ribu BMI sektor formal (profesional). Meski jumlah BMI cukup banyak, namun perlindungan terhadap mereka sangat minim.

Perjanjian bilateral yang menyangkut ketenagakerjaan/ kosuler antara Pemerintah Indonesia dan Oman bahkan belum ada. Peraturan terkait tenaga kerja asing di Oman sendiri masih berpegang pada UU (Labour Law) Royal Decree No. 35 Tahun 2003, yang hanya mengatur tenaga kerja asing sektor formal, bukan informal.

Kenyataan miris tentang perlindungan hukum yang lemah di atas, tentu mencuatkan pertanyaan, bagaimana bisa Oman terpilih sebagai salah satu negara penempatan BMI informal. Hingga April 2014 lalu saja, BNP2TKI masih melakukan peninjauan terhadap 30 BMI Penata Laksana Rumah Tangga yang akan bekerja di Oman dan Bahrain (http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/9512-tki-wajib-cakap-bahasa-dan-pahami-budaya-negara-tujuan.html).

Kemlu sendiri telah mencatat ada beberapa kasus menonjol yang terjadi pada BMI informal di Oman. Beberapa jenis kasus tersebut diantaranya adalah gaji tidak dibayar, pelanggaran keimigrasian, tindak kekerasan, pelecehan seksual, hingga perdagangan orang (trafficking).

Catatan khusus dari Kemlu menyebutkan bahwa modus operandi masuknya BMI ke Oman antara lain adalah majikan Oman mengambil BMI yang dijadikan pembantu rumah tangga langsung dari penyalur di negara ketiga. Misalnya saja UAE atau langsung ke Indonesia, tanpa melalui agensi dan menggunakan visa on arrival.

Penanganan kasus di Oman sendiri juga mengalami kendala. Kemlu sendiri mengakui bahwa SDM yang ada sangat terbatas dan banyaknya BMI yang datang dari negara ketiga. Selain itu, kesadaran BMI untuk melaporkan diri ke perwakilan juga sangat rendah.