Jumlah pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia menempati prosentase tertinggi. Menurut data tahun 2013 yang dihimpun oleh KJRI di Kuala Lumpur, ada 2.172.033 orang Indonesia yang bekerja di negeri jiran tersebut. Jumlah ini sudah mencakup pekerja berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Namun demikian, jumlah itu sangat berbeda jauh dengan data yang dimiliki oleh Kementarian Tenaga Kerja Malaysia, yang hanya mencatat 785.236 pekerja migran asal Indonesia.

Ketimpangan angka tersebut terjadi karena dua hal pokok. Pertama, Pemerintah Malaysia hanya mencatat pekerja-pekerja berdokumen saja, sedangkan yang tak berdokumen, tidak mereka masukkan dalam laporan. Kedua adalah karena masalah politik dalam negeri, di mana Pemerintah Malaysia mendapat kecaman atas kelonggaran regulasi bagi pekerja migran untuk masuk ke wilayah mereka. Hal ini dianggap menghilangkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Angka pasti dari total pekerja Indonesia yang ada di Malaysia juga tidak dengan mudah dapat diketahui, karena arus kedatangan pekerja ilegal tanpa dokumen terus berlanjut. Hal ini dikarenakan oleh adanya oknum di kedua belah pihak, baik Malaysia maupun Indonesia. Seperti temuan dari Muhammad Irsyadul Ibad, pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), bahwa pihak oknum imigrasi kedua negara menjadi salah satu pintu keluar masuknya pekerja ilegal. Pengirim tenaga kerja ilegal yang akrab disebut tekong, juga telah memiliki dukungan dari pihak dalam imigrasi kedua negara.

Posisi pekerja migran yang awalnya legal pun, akan berubah status menjadi ilegal bila mereka berada dalam kondisi tertentu. Hal ini pula yang menambah jumlah pekerja migran ilegal asal Indonesia. Berikut adalah posisi BMI yang bekerja di Malaysia, dengan segala implikasinya:

1. Ketika BMI menggunakan proses pemberangkatan legal, maka statusnya di Malaysia pun legal dan implikasinya juga akan legal.
2. Ketika BMI menggunakan proses pemberangkatan legal, namun dia berpindah majikan tanpa seizin departemen dalam negeri, maka status BMI tersebut di Malaysia menjadi ilegal.
3. Ketika BMI menggunakan proses pemberangkatan legal, namun kabur/ keluar dari tempat kerja tanpa izin, maka status BMI tersebut di Malaysia menjadi ilegal.
4. Ketika BMI menggunakan proses pemberangkatan ilegal, maka statusnya di Malaysia jelas sebagai pekerja ilegal.

Implikasi di atas menurut Irsyadul, diperparah dengan banyaknya penipuan jasa pengurusan permit kerja di Malaysia. Banyak agensi yang mengklaim dapat membantu kepengurusan dokumen bagi pekerja migran ilegal. Namun demikian, sangat sulit menemukan agensi yang benar-benar bisa menyelesaikan pengurusan permit tersebut. Penipuan yang berimplikasi pada kehilangan dokumen keimigrasian menjadi fenomena yang sangat sering terjadi. Agensi yang menyatakan diri sebagai perusahaan jasa tersebut hanya mengeruk keuntungan saja. Mereka menggunakan metode, bahwa setiap pekerja migran yang mendaftarkan diri di perusahaan mereka, akan dicatat sebagai pekerja perusahaan tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh pekerja migran ilegal untuk membayar pengurusan permit tersebut berkisar 3000-5000 RM. Selain itu, mereka juga biasanya kehilangan dokumen yang awalnya telah dimiliki seperti paspor. Minimnya informasi tentang agensi yang benar-benar dapat membantu penyelesaian masalah dokumen inilah, yang membuat banyak BMI tertipu.

Kasus penipuan tersebut juga tak bisa dilaporkan ke pihak kepolisian, karena akan memperumit persoalan. BMI tanpa dokumen ini tentu berada pada posisi lemah dan dilematis. Banyak diantara mereka harus terus menghindar dari petugas keamanan untuk bisa bertahan di Malaysia. Keadaan demikian tentu menjadi kesulitan jangka panjang yang harus dialami BMI ilegal.